BAUBAU, WARAWARANEWS.com — Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM) dengan menggandeng desa binaan imigrasi di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara.
Penguatan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama desa binaan yang disaksikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara, Azwar Anas.
Kerja sama ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya TPPO dan TPPM, khususnya bagi warga yang berencana bekerja maupun bepergian ke luar negeri.
Azwar mengatakan, keberadaan desa binaan diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial. Menurut dia, program tersebut harus dilanjutkan melalui sosialisasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala.
“Mudah-mudahan dengan adanya perjanjian kerja sama ini, TPPO dan TPPM di Kota Baubau dan sekitarnya semakin minim, bahkan tidak ada lagi,” kata Azwar.
Ia menjelaskan, desa dan kelurahan memiliki peran penting dalam upaya pencegahan karena masyarakat merupakan pihak yang paling awal berhadapan dengan berbagai persoalan administrasi kependudukan.
Dokumen seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan buku nikah menjadi bagian dari persyaratan yang digunakan dalam proses penerbitan paspor.
“Imigrasi merupakan muara dari persyaratan-persyaratan yang diterbitkan oleh Bapak Ibu sekalian, seperti KTP, kartu keluarga, akta lahir, buku nikah dan dokumen lainnya. Dari dokumen-dokumen itulah Imigrasi dapat melakukan pembuatan paspor,” ujarnya.
Menurut Azwar, kebenaran dan kelengkapan dokumen menjadi salah satu aspek penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban perdagangan orang.
Selain persoalan administrasi, masyarakat juga perlu dibekali pengetahuan agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi.
Azwar mengungkapkan, masih terdapat warga Indonesia yang bekerja ke luar negeri tanpa mengikuti prosedur yang benar dan kemudian menghadapi berbagai persoalan.
Bahkan, kata dia, sejumlah warga ada yang kembali ke daerah asal dalam kondisi meninggal dunia.
“Banyak saudara dan keluarga kita yang pulang dari Malaysia, Kamboja, dan tempat lainnya dalam kondisi sudah menjadi peti mati. Ini salah satunya akibat ketika permohonan paspor tidak sesuai dengan prosedur,” katanya.
Karena itu, Azwar meminta pemerintah desa dan kelurahan bersama kecamatan serta pemerintah daerah turut aktif memberikan edukasi kepada masyarakat.
Pencegahan TPPO dan TPPM, lanjut dia, juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Dalam pelaksanaannya, Imigrasi menggandeng unsur kepolisian, TNI, serta instansi yang membidangi ketenagakerjaan.
Kolaborasi lintas sektor tersebut dinilai penting karena persoalan perdagangan orang dan penyelundupan manusia tidak dapat ditangani hanya oleh satu lembaga.
Azwar berharap desa binaan Imigrasi dapat menjadi ruang edukasi bagi masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan di tingkat paling bawah.
“Saya berharap ini bukan hanya seremonial. Di tingkat lanjut harus ada monitoring dan evaluasi, begitu juga sosialisasi kepada masyarakat sekitar,” ujarnya.
Melalui kerja sama tersebut, Imigrasi berharap masyarakat Kota Baubau dan daerah sekitarnya semakin memahami prosedur keimigrasian serta mampu mengenali risiko TPPO dan TPPM sebelum bekerja atau melakukan perjalanan ke luar negeri.
Dengan penguatan edukasi sejak tingkat desa dan kelurahan, upaya pencegahan diharapkan dapat dilakukan lebih dini sehingga masyarakat tidak mudah menjadi korban perdagangan orang maupun penyelundupan manusia.
