WARAWARANESW.COM, BAUBAU – Setiap 5 (Lima) Tahun politik uang menjadi sorotan oleh pengerak Pemilu dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi pantauan dalam setiap agenda Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Kedua isu tersebut menjadi pembahasan yang belum terputus mata rantai sehingga menjadi pembahasan dalam Media Briefing dengan mengangkat tema, “Jalan Sesat Meraih Kekuasaan Awas Politik Uang dan Netralitas Aparatur Sipil Negara,”.
Hal itu tersebut digagas oleh Komunitas Pemilu Bersih bersama Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Indonesia Working Group On Forest Finance (IWGFF).
Media Briefing ini menghadirkan tiga narasumber yakni, Anggota Bawaslu Baubau, Almin, Deklarator Nasional sekaligus Ketua Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam dan Ketua KIPP Sulawesi Tenggara, Muhammad Nasir dengan moderator, Azan yang juga merupakan Koordinator Komunitas Pemilu Bersih Buton Raya.
Ketua KIPP Sulawesi Tenggara (Sultra), Muhammad Nasir mengatakan, akhir-akhir ini isu politik uang dan netralitas ASN begitu mencuat ditengah berlangsungnya tahapan Pilkada serentak tahun 2024. Dan itu menjadi angka tertinggi di Sultra.
“Jadi, Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan bukan semata-mata menjadi tugas dari Bawaslu. Namun masyarakat, NGO, dan semua elemen bangsa (pengawasan partisipatif) dapat ikut terlibat untuk memantau dan memastikan proses demokrasi berjalan pada relnya,” tutur Ketua KIPP saat mengelar salah satu Cafe ngopi Kota Baubau, Senin (21/10/2024).
Dijelaskan pula, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya tahapan Pemilihan, saat ini tengah disibukan dengan penanganan dan upaya pencegahan adanya pelanggaran baik itu berkaitan dengan politik uang maupun terkait netralitas ASN.
“Itulah alasannya kegiatan ini terselenggara di Kota Baubau agar kita bisa membantu Bawaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan. Khususnya politik uang dan netralitas ASN,” ungkapnya.
Ditempat yang sama Komisioner Bawaslu Kota Baubau Almin menjelaskan, Provinsi Sultra menjadi salah satu zona merah dimana tingkat penanganan pelanggaran begitu tinggi salah satunya di Kota Baubau.
“Jadi, Hal ini merujuk pada tingginya penanganan pelanggaran netralitas ASN, termasuk di dalamnya adalah Kota Baubau yang diproses oleh Bawaslu pada Pilkada 2018 lalu,” ungkap Almin.
Sementara itu Deklarator Nasional (Ketua IBC), Arif Nur Alam menyebutkan, berbicara tentang Pemilu dan Pemilihan terdapat lima poin penting yang harus diketahui. Yakni terkait hakekatnya, nilai dasarnya, prinsip, kemudian azas dan fungsi.
“Pilkada adalah wujud dari pengejawantahan suara publik, yang biasa disebut dengan istilah suara rakyat adalah suara Tuhan. Kalau ini terjaga dengan baik oleh seluruh stakeholders maka kedepan akan melahirkan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” terangnya.
Arif Nur Alam menambahkan, Kota Baubau menjadi daerah pertama di Sultra digelarnya Media Briefing oleh Komunitas Pemilu Bersih bersama Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Indonesia Working Group On Forest Finance (IWGFF) dengan menghadirkan peserta diskusi mahasiswa dan wartawan.
“Kami selanjutnya kegiatan yang sama renccananya akan kembali digelar secara marathon disejumlah daerah lain di Sultra. Di antaranya Kabupaten Muna, Kolaka dan Kota Kendari,” pungkasnya. (Firman)
