BAUBAU, WARAWARANEWS.com – Dalam rangka menyusun program Kerja musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dipusatkan di Kota Baubau, Pemerintah Kabupaten Muna menyiapkan ketahanan pangan.
Musrenbang yang digelar merupakan bagian dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.”
Bupati Muna Bachrun Labuta mengatakan, program kerja yang dilakukan Kabupaten harus selaras dengan Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR) dan pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, apa yang disiapkan Kabupaten Muna merupakan kebijakan dari Presiden Republik Indonesia.
“Jadi kalau kita di Muna itu kita siapkan ketahanan pangan, karena program ini sudah lama kita siapkan dan saat ini sudah jalan,” tutur Bupati Muna saat diwawancarai pada awak media, Senin (14/4/2025).
Bachrun menjelaskan, saat ini pemerintah Kabupaten Muna mendongkrak peningkatan produksi yang ada di daerah, diantaranya melakukan pembangunan industri dibidang Pertanian, Perikanan, Peternakan.
“Jadi sasarannya pakan, konsentrat ayam, sapi, dan itu untuk menkafer kebutuhan Muna dan sekitarnya,” jelasnya.
Saat ini, Pemkab Muna terus berupaya meningkatkan program ketahanan pangan untuk meningkatkan rasio pangan daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) desa, peningkatan pendapatan masyarakat, pembukaan lapangan kerja, pengendalian inflasi serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Jadi kita siapkan lahan pertanian dan sebagainya 60 ribu hektare yang dikelola oleh petani,” tutupnya.
Sementara Gubernur Sultra ASR dalam berbagai acaranya, menekankan bahwa pembangunan tidak boleh lagi bersifat simbolis dan sekadar memenuhi ambisi elite, melainkan harus berbasis aspirasi masyarakat dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup.
“Ke depan, orientasi pembangunan tidak lagi berdasarkan keinginan, tetapi berdasarkan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh. Kita harus meninggalkan pendekatan top-down, dan mulai membangun dari bawah, dari suara rakyat,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Musrenbang tingkat Provinsi ini dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk. Dalam arahannya, Wamendagri mengingatkan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penguatan investasi sebagai strategi mengurangi ketergantungan terhadap APBN.
Ia juga menyoroti lemahnya kinerja pengelolaan APBD Sultra, yang secara nasional berada di posisi kedua dari bawah.
“Pak Gubernur, kalau ada yang main-main, ganti saja. Banyak orang pintar dan mau bekerja dengan hati,” ujar Ribka Haluk di hadapan seluruh kepala daerah dan pimpinan OPD se-Sultra.
Perlu diketahui, Musrenbang ini juga dihadiri oleh 17 kabupaten/kota se-Sultra, dan sebelumnya telah didahului oleh Rapat Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan (Rakortekrenbang) untuk menyelaraskan program pembangunan dari tingkat daerah hingga pusat. (Pria)
