BAUBAU, WARAWARANEWS.com – Dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024, Pengawas Kecamatan (Panwascam) Batupoaro dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengelar rapat koordinasi di aula gedung Kantor Kecamatan Batupoaro, Rabu (22/11/2023).
Rapat tersebut bertujuan untuk menyatukan persepsi mulai dari PPK, Panwascam, Pengawas Kelurahan Desa (PKD) bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk mensukseskan pelaksanaan kampanye pada tanggal 28 November hingga pungut hitung 14 Februari tahun 2024.
Ketua PPK Kecamatan Batupoaro Xarumi mengatakan, dalam menyongsong pelaksanaan kampanye yang tinggal beberapa hari lagi, dimana pelaksanaan tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang Per-KPU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai tahapan kampanye dan Per-Bawaslu Nomor 11 tahun 2023.
“Maka, kami (PPK) dari KPU sebagai penyelenggara teknis Pemilu dan Bawaslu sebagai lembaga pengawasan bertujuan melaksanakan rapat koordinasi ini untuk menyatukan prsepsi dimana ketika dilapangan turut andil dalam pelaksanaan kampanye,” kata Ketua PPK Kecamatan Batupoaro saat mengelar rapat koordinasi.
Mantan PPK Tahun 2009 menambahkan, menindak lanjuti peraturan Per-KPU terkait kampanye maka, PKD dan PPS turun bersama-sama untuk melakukan pemantauan dilapangan baik itu pertemuan terbatas atau tatap muka.
“Namun ketika ditemukan pelanggaran, maka PPS dan PKD menindaklanjuti bersama-sama kepada yang bersangkutan” ungkapnya.
Xarumi berharap, kedua penyelenggara tersebut (PPK dan Panwascam) saling bersinergi dan berkoordinasi sehingga mencegah tidak terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) serta menciptakan pemilu yang aman dan damai seperti apa yang diharapkan.
“Kami dari pihak PPK akan terus memantau dan berkoordinasi bersama Panwascam, PKD, dan PPS,” tuturnya.
Hal senada disampaikan Ketua Panwascam Batupoaro Asman Mada, memasuki tahapan kampanye Pemilu yang tinggal beberapa hari,
maka, rapat koordinasi dibentuk untuk menyatukan pandangan. pasalnya, pelaksanaan kampanye berangkat dari aturan yang sama.
“Padahal, di Undang-Undang Per-KPU Nomor 7 Tahun 2017 itu di atur. dimana kewajiban penyelenggara teknis wajib menyelenggarakan tahapan Pemilu yang ditetapkan oleh KPU untuk dilaksanakan kamipun juga begitu, melaksanakan semua pengawasan tahapan yang ada,” ungkapnya Asman.
Mantan Anggota panwascam Batupoaro tahun 2018-2019 menambahkan, Ketika terjadi temuan peserta Pemilu pada saat pelaksanaan kampanye, maka pihak PPS berkoodinasi sama PPK begitu juga PKD menindaklanjuti langsung ke Panwascam.
“Jadi, pengalaman saya kemarin tahun 2019 tidak ada satupun penyelenggara teknis ada dilapangan maka, setiap pelaksanaan kampanye kita semua ada disitu PKD, PPS, PPK, Panwascam,” pungkasnya.
“Karena yang berhak menegur ketika terjadi pelanggaran adalah penyelenggara teknis dan kami cuma merekomendasikan,” sambungnya.
Asman berharap, dalam rapat koordinasi yang digelar ke dua penyelenggara yang bertugas diwilayah Kecamatan Batupoaro dapat membangun silahturahmi yang baik sehingga palaksanaan kampanye tidak terjadi salah penafsiran aturan Per-KPU terkait kampanye.
“Saya tidak mau sesama penyelenggara terjadi perdebatan di depan umum, kalau mau ada masalah mari kita duduk bersama dan kita diskusi karena tujuan kita satu yaitu mensukseskan pesta demokrasi pemilu 2024,”tandasnya.
