BAUBAU, WARAWARANEWS.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Baubau menggelar dialog publik. Dalam dialog publik tersebut menghadirkan Bakal Calon (Balon) Walikota (Walkot) yang di gelar salah satu tempat Warung Kopi (Warkop) di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Minggu, (9/6/2024).
Dialog publik HMI mengangkat tema Peran dan fungsi Pelabuhan Murhum bagi pengembangan ekonomi Kota Baubau.
HMI Cabang Baubau menghadirkan Balon Walikota Baubau sebagai Narasumber. Tak hanya Balon Walkot namun menghadirkan pelaku usaha, Kapela Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kota Baubau sebagai Pembanding.
Balon Walkot yang Hadir dalam kegiatan dialog publik HMI tersebut diantaranya Bapak Roni Muhtar, H.Zamry Amin, H. Suddin, La Ode, Mustari, Ibu Hamsina Bolu, dan yang terakhir La Ode Amijaya Kamaluddin (Hadir Via Google Meet).
Balon Walkot yang akan bertarung pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkada) serentak seluruh Indonesia tahun 2024.
Ketua HMI cabang Baubau Mardin Kadir Mengatakan, dialog publik tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan malam Puncak Milad Badan Pengelola Latihan (BPL) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang Ke-20.
“Kegiatan Dialog Publik berlangsung seru di hadiri Perwakilan OKP, BEM, Kader HMI, KAHMI, dan Masyarakat Umum,” beber Ketua HMI cabang Baubau.
Mardin menambahkan, dialog publik tersebut bertujuan untuk mengetahui gagasan Balon Walkot kedepan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Baubau melalui sektor Pelabuhan. Pasalnya, keberadaan Pelabuhan Murhum sebagai pintu gerbang ekonomi Daerah menjadi sentral dan krusial.
“Seperti diketahui, dalam aspek ekonomi pelabuhan memegang peranan penting untuk mendukung konektivitas dan peningkatan daya saing dan pengembangan ekonomi daerah serta kinerja pelabuhan akan mempengaruhi efisiensi dalam proses produksi dan distribusi,” jelasnya.
Jelaskan pula, posisi Pelabuhan Murhum sebagai Kota Baubau yang begitu strategis bagi pengembangan ekonomi Daerah yang akan bermuara pada kesejahteraan warga secara keseluruhan serta mengharuskan kita untuk terus berupaya mengoptimalkan peran dan fungsinya.
“Salah satu upaya itu adalah sudah harus dipertimbangan dengan matang untuk memutuskan apakah pengelolaannya masih harus dilaksanakan oleh Kemenhub atau oleh Badan Usaha di bawah Pemda,” tutup Mardin.
