WARAWARANEWS.COM, BAUBAU – Pria kelahiran Liwuto lingkungan tanpana Batu, Kelurahan Sukanaeyo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Aswan Syafiudin, yang selama ini berprofesi sebagai supir truk resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kota Baubau.
Sebanyak 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau periode 2024-2029 resmi dilantik dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Baubau, Selasa 1 Oktober 2024. Salah Satu yang terlantik adalah Aswan Syafiudin melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Dapil 2 Kota Baubau.
Hal tersebut diungkap langsung Aswan Syafiudin yang selama ini berprofesi sebagai supir truk ia lakoni selama 2 (Dua) tahun. Namun melihat tatanan masyarakat dan perkembangan saat ini yang sangat mengharukan sehingga ia terpanggil hatinya untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Baubau.
“Puji syukur kepada tuhan, yang tadinya jadi supir truk sampai melalang buana ke Ereke (Buton Utara) antar material dan tidak lupa pula kepada kedua orang saya, anak istri yang sampai titik ini (jadi anggota DPR) masih setia menemani saya,” beber Aswan saat diwawancara sejumlah awak media usai dilantik menjadi anggota DPRD Kota Baubau, Selasa (1/10/2024).
Mantan alumni Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Baubau Tahun 2003 mengaku, pihaknya akan memperjuangkan supir truk, pasalnya, melihat kondisi antrian BBM saat yang sangat miris di SPBU se-Kota Baubau.
“Seperti apa yang kita lihat kelangkaan BBM seperti Solar, pertalite dan itu menjadi tanggungjawab saya sebagai anggota DPR,” ungkap Aswan didepan awak media.
Motivasi Aswan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Dapil 2 Kota Baubau. Berawal dari keprihatinannya terhadap banyaknya masalah yang dihadapi masyarakat bawah, yang menurutnya tidak tersentuh secara langsung.
“Saya liat perkembangan masyarakat dibawah banyak hal-hal tidak tersentuh secara langsung, baik itu bantuan langsung dari pemerintah Kota, seperti Bantu LangsungTunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) yang seharusnya dapat jadi tidak dapat,”tutup Aswan.
